Regulasi

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

​​​​​​Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran

Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian

 

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan aatas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Peruahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013

Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2019

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020

Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2017 tentang Tenaga Wajib Kerja Dokter Spesialis

Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2016

Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 

Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2016

Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis

Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2016

Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabtan Fungsional Teknisi Elektromedis

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2014

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2020

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2016

Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2015

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2014

Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2013

Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial

Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013

Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2013

Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2013 tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2008

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013

Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2010

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Bidan

Peraturan Presiden 24 Tahun 2009

Peraturan Presiden 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Kliniks

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2007

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2006

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis

Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2006

Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2005

Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Instruksi presiden No. 1 Tahun 2007

Instruksi presiden No. 1 Tahun 2007 tentang Penangangan dan Pengendalian Virus Fl Burung (Avian Influenza)

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2006

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2016

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja

Peraturan Presiden No. 138 Tahun 2014

Peraturan Presiden No. 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan

Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2007

Peraturan Presiden No.  94 Tahun 2007 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Atas Pengadaan Dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik Dan Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat

Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019

Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peratuan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 124 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah No. 124 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Peyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja,Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaan Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayana Kesehatan Tradisional

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Registri Penelitian Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018

Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2018

Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan  No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 42 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan No. 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889menkesperv2011 Tentang Registrasi Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kerja Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/MENKES/PER/V/2011

Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2017

Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/MENKES/PER/VI/2011

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2013 tentang Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 16 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan Dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2020

Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020

Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018

Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2017

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah

Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah

Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan Dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan Dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue)

Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue)

Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2017

Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2017 tentang Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perencanaan, Penagdaan Berdasarkan Katalog Elektronik dan Pemakaian Obat

Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2017

Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2017 tentang Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perencanaan, Penagdaan Berdasarkan Katalog Elektronik dan Pemakaian Obat

Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur E-Purchasing Berdasarkan E-Catalogue

Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur E-Purchasing Berdasarkan E-Catalogue

Peraturan Menteri Kesehatan No. 98 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan No. 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat

Peraturan Menteri Kesehatan No. 87 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan No. 87 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku Obat

Peraturan Menteri Kesehatan No. 88 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan No. 88 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional

Peraturan Menteri Kesehatan No. 90 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan No. 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional

Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2012

Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional

Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2012

Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional

Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

 

Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang kesehatan yang baru sebagai landasan bagi upaya pembangan yang berwawasan kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

 

Dengan memperhatikan peranan kesehatan sebagai salah satu indikator kesejahteraan umum dan memegang kunci penting dalam pembangunan nasional, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu melalui pengaturan undang-undang tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 72 Tahun 2012

Undang-Undang No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Undang-Undang No. 38 Tahun 2014

Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2020

Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Pelayanan Kesehatan Dengan Asuransi Kesehatan Tambahan Dalam Program Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2020

Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2020

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2020 tentang Prosedur Penjaminan Operasi Katarak Dan Rehabilitasi Medik Dalam Program Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2019

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat

Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2019

Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrininf Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2019

Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setia Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2019

Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Pemindahan Peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2019

Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pemberian Dana Talangan

Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2019

Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018  Tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2019

Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja Pada FKTP

Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2018

Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2018

Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2018

Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2018

Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendaftaran Kepesertaan Bagi Peserta Penerima upah Selain Penyelenggara Negara Dalam Program Jaminan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Sistem Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2018

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan  dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2017

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2017 tentang Pemerataan Peserta Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2017

Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasi Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama

Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2016

Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2016 tentang Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2016

Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Status Kepesertaan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2014

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2014 tentang Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020 tentang Pelatihan Vokasi Bagi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2018

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2018 tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Pensiun Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2014

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kapetuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 01 Tahun 2016

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan Bagi Pemberi Kerja Dan Pekerja Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan

Permenkes No. 2052/MENKES/PER/X/2011

Permenkes No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Permenkes No. 6 Tahun 2018

Permenkes No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Permenkes No. 4 Tahun 2017

 Permenkes No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Permenkes No. 64 Tahun 2016

 Permenkes No. 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 

Permenkes No. 52 Tahun 2016

Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Permenkes No. 12 Tahun 2016

Permenkes No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Permenkes No. 59 Tahun 2014

Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Permenkes No. 69 Tahun 2013

 Permenkes No. 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Permenkes No. 13 Tahun 2019

Permenkes No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengenaan Urun Biaya Dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan

Permenkes No. 51 Tahun 2018

Permenkes No. 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya Dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan

Permenkes No. 512/Menkes/Per/IV/2007

Permenkes No. 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 

Permenkes No. 36 Tahun 2012

Permenkes No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

Permenkes No. 1438/MENKES/SK/IX/ 2010

Permenkes No. 1438/MENKES/SK/IX/ 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran

Permenkes No. 43 Tahun 2016

 Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Permenkes No. 65 Tahun 2016

Permenkes No. 65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik

Permenkes No. 91 Tahun 2015

Permenkes No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

Permenkes No. 32 Tahun 2015

Permenkes No. 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi

Permenkes No. 41 Tahun 2015

Permenkes No. 41 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi/Optometri

Permenkes No. 10 Tahun 2015

Permenkes No. 10 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus

Permenkes No. 65 Tahun 2015

Permenkes No. 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi

Permenkes No. 83 Tahun 2015

Permenkes No. 83 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medik

Permenkes No. 76 Tahun 2014

Permenkes No. 76 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Okupasi

Permenkes No. 81 Tahun 2014

 Permenkes No. 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

Permenkes No. 91 Tahun 2014

Permenkes No. 91 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Teknik Kardiovaskulter

Permenkes No. 4 Tahun 2019

Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Permenkes No. 50 Tahun 2017

Permenkes No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya

Permenkes No. 20 Tahun 2019

Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Permenkes No. 51 Tahun 2017

Permenkes No. 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment) Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

Permenkes No. 42 Tahun 2015

 Permenkes No. 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Permenkes No. 31 Tahun 2019

Permenkes No. 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas

Permenkes No. 88 Tahun 2015

Permenkes No. 88 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan, Dan Sistem Informasi Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan Rumah Sakit Oleh Badan Pengawas Rumah Sakit

Permenkes No. 97 Tahun 2015

Permenkes No. 97 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019

Permenkes No. 77 Tahun 2014

 Permenkes No. 77 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

Permenkes No. 92 Tahun 2014

Permenkes No. 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

Permenkes No. 1171/MENKES/PER/IV/2011

Permenkes No. 1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit

Permenkes No. 11 Tahun 2020

Permenkes No. 11 Tahun 2020 tentang Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

Permenkes No. 84 Tahun 2020

   Permenkes No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Permenkes No. 16 Tahun 2019

Permenkes No. 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan kesehatan

Permenkes No. 36 Tahun 2015

Permenkes No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional

Permanaker No. 44 Tahun 2015

Permanaker No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi

Permendagri No. 77 Tahun 2015

 Permendagri No. 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terkait penyelenggaraan JKK-JK bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2015

Permenaker No. 01 Tahun 2016

Permenaker No. 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Permenaker No. 11 Tahun 2016

Permenaker No. 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Permenaker No. 23 Tahun 2016

 Permenaker No. 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Permenaker No. 14 Tahun 2020

Permenaker No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018

 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Permenaker No. 18 Tahun 2018

 Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Permenaker No. 26 Tahun 2015

 Permenaker No. 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah

Permenaker No. 28 Tahun 2015

Permenaker No. 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Penasehat

Permenaker No. 7 Tahun 2017

Permenaker No. 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia

Permenkeu No. 160/PMK.02/2019

Permenkeu No. 160/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

Permenkeu No. 33/PMK.02/2019

 Permenkeu No. 33/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

Permenkeu No. 10/PMK/02/2018

Permenkeu No. 10/PMK/02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

Permenkeu No. 158/PMK.02/2019

Permenkeu No. 158/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah

Permenkeu No. 205/PMK.02/2013

Permenkeu No. 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah

Permenkes No. 166/PMK.07/2019

Permenkes No. 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah

Permenkeu No. 112/PMK.02/2019

Permenkeu No. 112/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 Tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Permenkeu No. 112/PMK.02/2019

Permenkeu No. 112/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 Tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Permenkeu No. 112/PMK.02/2019

Permenkeu No. 112/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 Tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Permenkeu No. 34/PMK.02/2015

 Permenkeu No. 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Permenkeu No. 34/PMK.02/2015

 Permenkeu No. 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Permenkeu No. 34/PMK.02/2015

 Permenkeu No. 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Permenkeu No. 223/PMK.02/2019

 Permenkeu No. 223/PMK.02/2019 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2020

Permenkeu No. 224/PMK.02/2020

 Permenkeu No. 224/PMK.02/2020 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020

Permenkeu No. 140/PMK/02/2017

 Permenkeu No. 140/PMK/02/2017 tentang Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Hasil Investasi Atau Pengembangan Dana Dari Aset Dana Jaminan Sosial

Permenkeu No. 140/PMK/02/2017

Permenkeu No. 140/PMK/02/2017 tentang Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Hasil Investasi Atau Pengembangan Dana Dari Aset Dana Jaminan Sosial

Permenkeu No. 209/PMK.02/2017

 Permenkeu No. 209/PMK.02/2017 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018

Permenkeu No. 215/PMK.02/2017

 Permenkeu No. 215/PMK.02/2017 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018

Permenkeu No. 209/PMK.02/2016

Permenkeu No. 209/PMK.02/2016 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017

Permenkeu No. 210/PMK.02/2016

Permenkeu No. 210/PMK.02/2016 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2017

Permenkeu No. 108/PMK.02/2015

Permenkeu No. 108/PMK.02/2015 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015

Permenkeu No. 245/PMK.02/2015

 Permenkeu No. 245/PMK.02/2015 tentang Besaran Presentase Dana Operasioal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016

Permenkeu No. 246/PMK.02/2015

 Permenkeu No. 246/PMK.02/2015 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016

Permenkeu No. 244/PMK.02/2014

Permenkeu No. 244/PMK.02/2014 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2015

Permenkeu No. 245/PMK.02/2014

Permenkeu No. 245/PMK.02/2014 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015 

Permenkeu No. 211/PMK.02/2013

Permenkeu No. 211/PMK.02/2013 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2014

Permenkeu No. 212/PMK.02/2013

Permenkeu No. 212/PMK.02/2013 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2014

Permendagri No. 70 Tahun 2020

 Permendagri No. 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Permendagri No. 119 Tahun 2019

 Permendagri No. 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Permendagri No. 54 Tahun 2017

Permendagri No. 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 47 Tahun 2016

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 2015

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 2015 tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jamianan Hari tua dan Program Jaminan Pensiun

Suart Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan No. Hk.02.02/1/4611/2020

Suart Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan No. Hk.02.02/1/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab

Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan HK.02.02/I/3713/2020

 Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reacion (RT-PCR)

Surat Edaran Menkes No. HK.02.02/I/2875/2020

 Surat Edaran Menkes No. HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 47 Tahun 2016

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/813/2019

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/813/2019 tentang Formularium Nasional

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/813/2019

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/813/2019 tentang Formularium Nasional

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/707/2018

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/707/2018 tentang Perubahan Atas Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/659/2017

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/707/2018

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/707/2018 tentang Perubahan Atas Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/659/2017

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/659/2017

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/659/2017  tentang Formularium Nasional

Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/137/2016

Kepmenkes No.  HK.02.02/MENKES/137/2016  tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 Tentang Formularium Nasional

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/327/2020

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/327/2020  tentang Penetapan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu

Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/12757/2020

 Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/12757/2020  tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/9860/2020

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/9860/2020  tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

Permenkeu No. 141/PMK.02/2018

Permenkeu No. 141/PMK.02/2018  tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/382/2020

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/275/2020

Kepmenkes No.  HK.01.07/MENKES/275/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/275/2020

Kepmenkes No.  HK.01.07/MENKES/275/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/594/2020

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/594/2020 tentang Insentif dan Santunan Kematian Bagi Residen

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/104/2020

Kepmenkes No.  HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/594/2020

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/594/2020 tentang Insentif dan Santunan Kematian Bagi Residen

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/176/2019

Kepmenkes No.  HK.01.07/MENKES/176/2019 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/182/2020

 Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/182/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/176/2019

Kepmenkes No.  HK.01.07/MENKES/176/2019 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/174/2019

Kepmenkes No.  HK.01.07/MENKES/174/2019 tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/174/2019

Kepmenkes No.  HK.01.07/MENKES/174/2019 tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional

Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020

Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020

Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kepemenkes No. HK.01.07/MENKES/406/2018

Kepemenkes No. HK.01.07/MENKES/406/2018 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kanker Kolorektal

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/392/2020

 Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/1/2018

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/1/2018 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Thalasemia

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/392/2020

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Kepmenkes No. 369/MENKES/SK/III/2007

Kepmenkes No. 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/642/2017

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/642/2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/359/2017

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/359/2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Infeksi Intraabdominal

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/342/2017

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/342/2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Sepsis

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/263/2018

Kepmenkes No.  HK.01.07/MENKES/263/2018 tentang Daftar Obat Keadaan Darurat Medis Pada Praktik Mandiri Dokter

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/395/2017

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/395/2017 tentang Daftar Obat Esensial Nasional

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/255/2017

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/255/2017 tentang Harga Dasar Obat Khusus

Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/278/2014

Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/278/2014 tentang Komite Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)

Kepmenkes No. 1627/MENKES/SK/XI/2010

Kepmenkes No. 1627/MENKES/SK/XI/2010 tentang Kegawatdaruratan Psikiatrik

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/90/2019

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/90/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/755/2019

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis

Kepmenkes No. 547/MENKES/SK/VI/2008

Kepmenkes No. 547/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Terapis Wicara

Kepmenkes No. 571/MENKES/SK/VI/2008

Kepmenkes No. 571/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Okupasi Terapis

Kepmenkes No. 572/MENKES/SK/VI/2008

Kepmenkes No. 572/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien

Kepmenkes No. 369/MENKES/SK/III/2007

Kepmenkes No. 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan

Kepmenkes No. 573/MENKES/SK/VI/2008

Kepmenkes No. 573/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Asisten Apoteker

Kepmenkes No. 938/Menkes/SK/VIII/2007

Kepmenkes No. 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan

Kepmenkes No. 370/Menkes/SK/III/2007

Kepmenkes No. 370/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan

Kepmenkes No. 432/MENKES/SK/IV/2007

Kepmenkes No.  432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Rumah Sakit

Kepmenkes No. 371/MENKES/SK/III/2007

Kepmenkes No.  371/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknisi Elektromedis 

Kepmenkes No. 425/Menkes/SK/IV/2007

Kepmenkes No. 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Di Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kepmenkes No. 372/Menkes/SK/III/2007

 Kepmenkes No. 372/Menkes/SK/III/2007  tentang Standar Profesi Teknisi Gigi

Kepmenkes No. 424/MENKES/SK/IV/2007

Kepmenkes No.  424/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan

Kepmenkes No. 373/Menkes/SK/III/2007

Kepmenkes No. 373/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Sanitarian

Kepmenkes No. 377/Menkes/SK/III/2007

Kepmenkes No. 377/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan

Kepmenkes No. 374/MENKES/SK/III/2007

Kepmenkes No.  374/MENKES/SK/III/2007  tentang Standar Profesi Gizi

Kepmenkes No. 376/MENKES/SK/III/2007

Kepmenkes No.  376/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi

Kepmenkes No. 375/MENKES/SK/III/2007

Kepmenkes No.  375/MENKES/SK/III/2007  tentang Standar Profesi Radiografer

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/254/2017

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/254/2017 tentang Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Dan Obat Sitostatika

Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/372/2015

Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/372/2015 tentang Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik, Penyakit Kronis Dan Sitostatika

Kepmenkes No. Hk.01.07/menkes/413/2020

Kepmenkes No. Hk.01.07/menkes/413/2020  tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2015

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2015  tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jamianan Hari Tua 

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2015

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta

Permenkeu No. 141/PMK.02/2018

Permenkeu No. 141/PMK.02/2018  tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

Kepmenkes 192/MENKES/SK/VI/2012

Kepmenkes 192/MENKES/SK/VI/2012  tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia 

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/238/2020

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020

Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan