Regulasi
Regulasi
Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012
Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Kesehatan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.
Permenkes No. 40 Tahun 2018
Permenkes No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan
Untuk mendorong partisipasi badan usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan terutama dalam penyediaan infrastruktur bidang kesehatan, diperlukan pedoman pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha bidang kesehatan agar penyelenggaraan penyediaan infrastruktur kesehatan dapat berjalan efektif dan efesien
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran
Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2007
Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Penagwasan Atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat
Bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan untuk menjamin ketersediaan bahan obat, obat spesifik dan alat kesehatan yang berfungsi sebagai obat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan pengendalian dan pengawasan.
Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020
Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019
Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan aatas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018
Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016
Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Peruahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014
Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2019
Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2017
Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020
Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19
Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020
Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020
Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional
Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020
Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2017
Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2017 tentang Tenaga Wajib Kerja Dokter Spesialis
Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2016
Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006
Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2016
Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis
Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2016
Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabtan Fungsional Teknisi Elektromedis
Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2014
Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan
Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2020
Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2016
Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2015
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2014
Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2013
Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial
Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013
Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2013
Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2013 tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2008
Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013
Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2010
Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Bidan
Peraturan Presiden 24 Tahun 2009
Peraturan Presiden 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Kliniks
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2007
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis
Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2006
Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis
Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2006
Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2005
Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
Instruksi presiden No. 1 Tahun 2007
Instruksi presiden No. 1 Tahun 2007 tentang Penangangan dan Pengendalian Virus Fl Burung (Avian Influenza)
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2006
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2016
Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2007
Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Atas Pengadaan Dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik Dan Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat
Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019
Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peratuan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 124 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah No. 124 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Peyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja,Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaan Jaminan Sosial
Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018
Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2018
Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
Peraturan Menteri Kesehatan No. 42 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan No. 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015
Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889menkesperv2011 Tentang Registrasi Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kerja Kefarmasian
Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/MENKES/PER/V/2011
Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2017
Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/MENKES/PER/VI/2011
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2013 tentang Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi
Peraturan Menteri Kesehatan No. 16 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi
Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan Dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018
Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2017
Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah
Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah
Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah
Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan Dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik
Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan Dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik
Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue)
Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue)
Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2017
Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2017 tentang Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perencanaan, Penagdaan Berdasarkan Katalog Elektronik dan Pemakaian Obat
Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2017
Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2017 tentang Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perencanaan, Penagdaan Berdasarkan Katalog Elektronik dan Pemakaian Obat
Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur E-Purchasing Berdasarkan E-Catalogue
Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur E-Purchasing Berdasarkan E-Catalogue
Peraturan Menteri Kesehatan No. 98 Tahun 2015
Peraturan Menteri Kesehatan No. 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat
Peraturan Menteri Kesehatan No. 87 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan No. 87 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku Obat
Peraturan Menteri Kesehatan No. 88 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan No. 88 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional
Peraturan Menteri Kesehatan No. 90 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan No. 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional
Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2012
Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2012
Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional
Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang kesehatan yang baru sebagai landasan bagi upaya pembangan yang berwawasan kesehatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Dengan memperhatikan peranan kesehatan sebagai salah satu indikator kesejahteraan umum dan memegang kunci penting dalam pembangunan nasional, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu melalui pengaturan undang-undang tentang Kesehatan
Undang-Undang No. 72 Tahun 2012
Undang-Undang No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2020
Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Pelayanan Kesehatan Dengan Asuransi Kesehatan Tambahan Dalam Program Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2020
Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2020
Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2020 tentang Prosedur Penjaminan Operasi Katarak Dan Rehabilitasi Medik Dalam Program Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2019
Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat
Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2019
Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrininf Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2019
Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setia Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2019
Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Pemindahan Peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2019
Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pemberian Dana Talangan
Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2019
Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2018
Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja Pada FKTP
Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2018
Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2018
Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2018
Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2018
Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2018
Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendaftaran Kepesertaan Bagi Peserta Penerima upah Selain Penyelenggara Negara Dalam Program Jaminan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Sistem Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2018
Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat
Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2017
Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2017 tentang Pemerataan Peserta Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2017
Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasi Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama
Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2016
Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2016 tentang Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2016
Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Status Kepesertaan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2014
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2014 tentang Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020 tentang Pelatihan Vokasi Bagi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2018
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2018 tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Pensiun Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2014
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kapetuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 01 Tahun 2016
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan Bagi Pemberi Kerja Dan Pekerja Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
Permenkes No. 2052/MENKES/PER/X/2011
Permenkes No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
Permenkes No. 21 Tahun 2016
Permenkes No. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Permenkes No. 19 Tahun 2014
Permenkes No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Permenkes No. 6 Tahun 2018
Permenkes No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes No. 4 Tahun 2017
Permenkes No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes No. 64 Tahun 2016
Permenkes No. 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes No. 52 Tahun 2016
Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes No. 12 Tahun 2016
Permenkes No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes No. 59 Tahun 2014
Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes No. 69 Tahun 2013
Permenkes No. 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes No. 51 Tahun 2018
Permenkes No. 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya Dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan
Permenkes No. 43 Tahun 2016
Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Permenkes No. 91 Tahun 2015
Permenkes No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
Permenkes No. 32 Tahun 2015
Permenkes No. 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi
Permenkes No. 4 Tahun 2019
Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Permenkes No. 13 Tahun 2015
Permenkes No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas
Permenkes No. 20 Tahun 2019
Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine
Permenkes No. 51 Tahun 2017
Permenkes No. 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment) Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
Permenkes No. 42 Tahun 2015
Permenkes No. 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
Permenkes No. 88 Tahun 2015
Permenkes No. 88 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan, Dan Sistem Informasi Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan Rumah Sakit Oleh Badan Pengawas Rumah Sakit
Permenkes No. 97 Tahun 2015
Permenkes No. 97 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019
Permenkes No. 77 Tahun 2014
Permenkes No. 77 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
Permenkes No. 92 Tahun 2014
Permenkes No. 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
Permenkes No. 1171/MENKES/PER/IV/2011
Permenkes No. 1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit
Permenkes No. 11 Tahun 2020
Permenkes No. 11 Tahun 2020 tentang Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
Permenkes No. 84 Tahun 2020
Permenkes No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Permenkes No. 16 Tahun 2019
Permenkes No. 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes No. 36 Tahun 2015
Permenkes No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional
Permanaker No. 44 Tahun 2015
Permanaker No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi
Permendagri No. 77 Tahun 2015
Permendagri No. 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terkait penyelenggaraan JKK-JK bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2015
Permenaker No. 01 Tahun 2016
Permenaker No. 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Permenaker No. 11 Tahun 2016
Permenaker No. 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
Permenaker No. 23 Tahun 2016
Permenaker No. 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
Permenaker No. 14 Tahun 2020
Permenaker No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
Permenaker No. 18 Tahun 2018
Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Permenaker No. 26 Tahun 2015
Permenaker No. 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
Permenaker No. 28 Tahun 2015
Permenaker No. 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Penasehat
Permenaker No. 7 Tahun 2017
Permenaker No. 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
Permenkeu No. 160/PMK.02/2019
Permenkeu No. 160/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Permenkeu No. 33/PMK.02/2019
Permenkeu No. 33/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Permenkeu No. 10/PMK/02/2018
Permenkeu No. 10/PMK/02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Permenkeu No. 158/PMK.02/2019
Permenkeu No. 158/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah
Permenkeu No. 205/PMK.02/2013
Permenkeu No. 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah
Permenkes No. 166/PMK.07/2019
Permenkes No. 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah
Permenkeu No. 112/PMK.02/2019
Permenkeu No. 112/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 Tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Permenkeu No. 112/PMK.02/2019
Permenkeu No. 112/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 Tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Permenkeu No. 112/PMK.02/2019
Permenkeu No. 112/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 Tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Permenkeu No. 34/PMK.02/2015
Permenkeu No. 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Permenkeu No. 34/PMK.02/2015
Permenkeu No. 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Permenkeu No. 34/PMK.02/2015
Permenkeu No. 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Permenkeu No. 223/PMK.02/2019
Permenkeu No. 223/PMK.02/2019 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2020
Permenkeu No. 224/PMK.02/2020
Permenkeu No. 224/PMK.02/2020 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020
Permenkeu No. 140/PMK/02/2017
Permenkeu No. 140/PMK/02/2017 tentang Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Hasil Investasi Atau Pengembangan Dana Dari Aset Dana Jaminan Sosial
Permenkeu No. 140/PMK/02/2017
Permenkeu No. 140/PMK/02/2017 tentang Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Hasil Investasi Atau Pengembangan Dana Dari Aset Dana Jaminan Sosial
Permenkeu No. 209/PMK.02/2017
Permenkeu No. 209/PMK.02/2017 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018
Permenkeu No. 215/PMK.02/2017
Permenkeu No. 215/PMK.02/2017 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018
Permenkeu No. 209/PMK.02/2016
Permenkeu No. 209/PMK.02/2016 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017
Permenkeu No. 210/PMK.02/2016
Permenkeu No. 210/PMK.02/2016 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2017
Permenkeu No. 108/PMK.02/2015
Permenkeu No. 108/PMK.02/2015 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015
Permenkeu No. 245/PMK.02/2015
Permenkeu No. 245/PMK.02/2015 tentang Besaran Presentase Dana Operasioal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016
Permenkeu No. 246/PMK.02/2015
Permenkeu No. 246/PMK.02/2015 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016
Permenkeu No. 244/PMK.02/2014
Permenkeu No. 244/PMK.02/2014 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2015
Permenkeu No. 245/PMK.02/2014
Permenkeu No. 245/PMK.02/2014 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015
Permenkeu No. 211/PMK.02/2013
Permenkeu No. 211/PMK.02/2013 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2014
Permenkeu No. 212/PMK.02/2013
Permenkeu No. 212/PMK.02/2013 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2014
Permendagri No. 70 Tahun 2020
Permendagri No. 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Permendagri No. 119 Tahun 2019
Permendagri No. 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Permendagri No. 54 Tahun 2017
Permendagri No. 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 47 Tahun 2016
Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 2015
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 2015 tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jamianan Hari tua dan Program Jaminan Pensiun
Suart Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan No. Hk.02.02/1/4611/2020
Suart Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan No. Hk.02.02/1/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab
Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan HK.02.02/I/3713/2020
Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reacion (RT-PCR)
Surat Edaran Menkes No. HK.02.02/I/2875/2020
Surat Edaran Menkes No. HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi
Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 47 Tahun 2016
Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/813/2019
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/813/2019 tentang Formularium Nasional
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/813/2019
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/813/2019 tentang Formularium Nasional
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/707/2018
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/707/2018 tentang Perubahan Atas Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/659/2017
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/707/2018
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/707/2018 tentang Perubahan Atas Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/659/2017
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/659/2017
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/659/2017
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional
Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/137/2016
Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/137/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 Tentang Formularium Nasional
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/327/2020
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/327/2020 tentang Penetapan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu
Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/12757/2020
Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/9860/2020
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/382/2020
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/238/2020
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/275/2020
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/275/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/104/2020
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/594/2020
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/594/2020 tentang Insentif dan Santunan Kematian Bagi Residen
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/594/2020
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/594/2020 tentang Insentif dan Santunan Kematian Bagi Residen
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/176/2019
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/176/2019 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/176/2019
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/176/2019 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/174/2019
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/174/2019 tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/182/2020
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/182/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/174/2019
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/174/2019 tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional
Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020
Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Kepemenkes No. HK.01.07/MENKES/406/2018
Kepemenkes No. HK.01.07/MENKES/406/2018 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kanker Kolorektal
Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020
Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/1/2018
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/1/2018 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Thalasemia
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/392/2020
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/642/2017
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/642/2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/359/2017
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/359/2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Infeksi Intraabdominal
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/342/2017
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/342/2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Sepsis
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/650/2017
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit Dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan Telemedicine
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/395/2017
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/395/2017 tentang Daftar Obat Esensial Nasional
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/255/2017
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/255/2017 tentang Harga Dasar Obat Khusus
Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/278/2014
Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/278/2014 tentang Komite Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)
Kepmenkes No. 1627/MENKES/SK/XI/2010
Kepmenkes No. 1627/MENKES/SK/XI/2010 tentang Kegawatdaruratan Psikiatrik
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/90/2019
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/90/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/755/2019
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis
Kepmenkes No. 547/MENKES/SK/VI/2008
Kepmenkes No. 547/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Terapis Wicara
Kepmenkes No. 571/MENKES/SK/VI/2008
Kepmenkes No. 571/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Okupasi Terapis
Kepmenkes No. 572/MENKES/SK/VI/2008
Kepmenkes No. 572/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien
Kepmenkes No. 369/MENKES/SK/III/2007
Kepmenkes No. 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan
Kepmenkes No. 573/MENKES/SK/VI/2008
Kepmenkes No. 573/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Asisten Apoteker
Kepmenkes No. 585/MENKES/SK/V/2007
Kepmenkes No. 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di Puskesmas
Kepmenkes No. 938/Menkes/SK/VIII/2007
Kepmenkes No. 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan
Kepmenkes No. 432/MENKES/SK/IV/2007
Kepmenkes No. 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Rumah Sakit
Kepmenkes No. 370/Menkes/SK/III/2007
Kepmenkes No. 370/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan
Kepmenkes No. 425/Menkes/SK/IV/2007
Kepmenkes No. 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Di Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kepmenkes No. 371/MENKES/SK/III/2007
Kepmenkes No. 371/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknisi Elektromedis
Kepmenkes No. 424/MENKES/SK/IV/2007
Kepmenkes No. 424/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan
Kepmenkes No. 372/Menkes/SK/III/2007
Kepmenkes No. 372/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknisi Gigi
Kepmenkes No. 373/Menkes/SK/III/2007
Kepmenkes No. 373/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Sanitarian
Kepmenkes No. 377/Menkes/SK/III/2007
Kepmenkes No. 377/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan
Kepmenkes No. 376/MENKES/SK/III/2007
Kepmenkes No. 376/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi
Kepmenkes No. 374/MENKES/SK/III/2007
Kepmenkes No. 374/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi
Kepmenkes No. 375/MENKES/SK/III/2007
Kepmenkes No. 375/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/254/2017
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/254/2017 tentang Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Dan Obat Sitostatika
Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/372/2015
Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/372/2015 tentang Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik, Penyakit Kronis Dan Sitostatika
Kepmenkes No. Hk.01.07/menkes/413/2020
Kepmenkes No. Hk.01.07/menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2015
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jamianan Hari Tua
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2015
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta
Permenkeu No. 141/PMK.02/2018
Permenkeu No. 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan
Kepmenkes 192/MENKES/SK/VI/2012 tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia
Kepmenkes 192/MENKES/SK/VI/2012 tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/327/2020
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/327/2020 tentang Penetapan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu