Regulasi

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

​​​​​​Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran

Undang-undang No. 44 Tahun 2009

Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

 

Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur Rumah Sakit dengan Undang-Undang

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

 

Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

 

Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

 

Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang kesehatan yang baru sebagai landasan bagi upaya pembangan yang berwawasan kesehatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang kesehatan yang baru sebagai landasan bagi upaya pembangan yang berwawasan kesehatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang kesehatan yang baru sebagai landasan bagi upaya pembangan yang berwawasan kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

 

Dengan memperhatikan peranan kesehatan sebagai salah satu indikator kesejahteraan umum dan memegang kunci penting dalam pembangunan nasional, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu melalui pengaturan undang-undang tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

 

Dengan memperhatikan peranan kesehatan sebagai salah satu indikator kesejahteraan umum dan memegang kunci penting dalam pembangunan nasional, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu melalui pengaturan undang-undang tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

 

Dengan memperhatikan peranan kesehatan sebagai salah satu indikator kesejahteraan umum dan memegang kunci penting dalam pembangunan nasional, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu melalui pengaturan undang-undang tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 72 Tahun 2012

Undang-Undang No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Undang-Undang No. 72 Tahun 2012

Undang-Undang No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Undang-Undang No. 72 Tahun 2012

Undang-Undang No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Undang-Undang No. 38 Tahun 2014

Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/813/2019

 Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/813/2019  tentang Formularium Nasional